Kabupaten/ Kota Layak Anak

Kabupaten/ Kota Layak Anak



Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mengapa KLA Diperlukan?

  1. Anak 1/3 dari total penduduk
  2. Amanah Internasional dan Nasional
  3. Anak merupakan investasi SDM
  4. Anak sebagai tongkat estafet penerus masa depan bangsa
  5. KLA sebagai wujud nyata implementasi Konvensi Hak Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait “Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak”

15 Kepala Dinas PPPA Bahas Pentingnya Larangan Iklan Promosi dan Sponsor Rokok untuk Wujudkan Kota Layak Anak

15 Kepala Dinas PPPA Bahas Pentingnya Larangan Iklan Promosi dan Sponsor Rokok untuk Wujudkan Kota Layak Anak

 

 

Jakarta 29 Januari 2018, pada Workshop Nasional KLA 2018, berkumpul 15 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dari 15 kota untuk membahas pentingnya larangan iklan rokok guna mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA).

Para Kepala Dinas PPPA antara lain datang dari kota Banjarmasin, Batu, Bekasi, Bogor, Tangerang Selatan, Kupang, Lampung, Mataram, Pasaman Barat, Pekanbaru, Semarang, dan Tangerang Selatan. Mereka menggali informasi seputar peluang dan tantangan dalam pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok untuk memenuhi salah satu indikator KLA, yang akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah mereka masing-masing.

Lisda Sundari, Ketua Lentera Anak, yang menjadi fasilitatorWorkshop Nasional KLA 2018, menjelaskan pertemuan 15 Kepala Dinas PPA di Jakarta sebagai dukungan untuk menyongsong penilaian Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) 2018. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), setiap tahunnya pada perayaan Hari Anak Nasional, memberikan penghargaan bagi Kota/Kabupaten yang sudah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia.

“KLA merupakan wujud nyata dariimplementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan berbagai peraturan perundangan dan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak,” tegas Lisda. 

KLA sendiri adalah kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui penintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan, untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Hingga 2017, KLA sudah dikembangkan di 350 Kabupaten/Kota[i] dan pada Juli 2017, 126 kabupaten/kota mendapat penghargaan menuju kota layak anak dari Kementerian PPPA.[ii]Diharapkan seluruh kota/kabupaten di Indonesia sudah meraih predikat Kota/Kabupaten Layak Anak sebelum tahun 2030 karena Indonesia sudah mencanangkan Indonesia Layak Anak (Idola) pada 2030.

Lisda menegaskan, KLA diperlukan karena anak adalah asset bangsa yang sangat berharga. “Anak adalah generasi penerus masa depan bangsa. Apalagi di Indonesia, jumlah anak mencapai satu pertiga dari total penduduk. Dari 257 juta penduduk Indonesia, jumlah anak usia nol sampai kurang dari 18 tahun mencapai 87 juta orang.”

Tapi sungguh disayangkan, kata Lisda, anak Indonesia sejak belia sudah menjadi target industri rokok untuk meneruskan keberlangsungan bisnisnya.[iii]“Industri rokok secara sengaja menempatkan iklan, promosi dan sponsor rokok di jalan menuju sekolah, pusat perbelanjaan, taman, tempat wisata, tempat ibadah, olahraga dan lainnya[iv] dimana anak-anak berkegiatan sehingga terpapar,” kata Lisda.

Hal ini, tambah Lisda, terbukti dari hasil monitoring iklan, promosi dan sponsor rokok yang dilakukan 170 anak yang menjadi anggota Forum Anak di 10 kota/kabupaten pada periode Mei-Juni 2017. Anak-anak menemukan 2.868 iklan, promosi dan sponsor rokok selama mereka berkegiatan di luar dan di ruang publik. Mereka juga menemukan bahwa spanduk menjadi media yang paling banyak digunakan untuk melakukan iklan, promosi dan sponsor rokok, karena lebih murah, jangkauan pemasangan lebih luas, tidak dikenai pajak reklame, dan penempatannya lebih dekat kepada target. Ditemukan pula bahwa industri rokok sering mensponsori kegiatan musik (75,7%), dan sangat sering (80,2%) mempromosikan dengan mencantumkan harga rokok perbungkus dan perbatang.

Temuan dari 170 anak anggota Forum Anak di 10 kota ini menunjukkan bahwa anak-anak terpapar iklan, promosi, dan sponsor rokok dimanapun mereka berada. Padahal berbagai studi membuktikan bahwa iklan, promosi dan sponsor rokok mempengaruhi anak dan remaja untuk mencoba konsumsi rokok. Studi Uhamka dan Komnas PA 2007 menyebutkan 48% remaja berpendapat iklan rokok mempengaruhi untuk mulai merokok. Studi Surgeon General menyimpulkan iklan rokok mendorong perokok meningkatkan konsumsinya dan mendorong anak mencoba merokok (WHO 2009).

Jumlah perokok anak memang menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Riset Kesehatan Dasar 2013 menunjukan hampir 75,7% perokok memulai merokok sebelum usia 19 tahun, jumlahnya mencapai 16,4 juta orang. Dan usia merokok pertama kali yang paling tinggi adalah pada kelompok usia 15-19 tahun. Namun kecenderungan ini mulai bergeser ke usia lebih muda, yaitu kelompok usia 10-14 tahun, dimana hanya dalam waktu kurang dari 20 tahun, trennya meningkat 2 kali lipat[v]. Ini menunjukkan anak-anak sangat rentan menjadi perokok pemula.

Lisda menjelaskan, Peraturan Menteri PPPA nomor 12 tahun 2011 tentang indikator KLA, sudah menetapkan bahwa salah satu indikator KLA klaster III, tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yaitu adanya Kawasan Tanpa Rokok dantidak boleh ada iklan, promosi dan sponsor rokok.

Untuk memenuhi indikator tersebut, 248 kota/kabupaten sudah membuat peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Bahkan beberapa kota telah menerbitkan peraturan untuk melarang iklan, promosi dan sponsor rokok, yaitu Jakarta, kota Bogor, Sawahlunto, Payakumbuh dan Padangpanjang. Dan ada beberapa kota/kabupaten yang sudah berkomitmen dan bertahap melarang iklan, promosi dan sponsor rokok, seperti kota Padang, Mataram, dan Surakarta. Pada tahap awal misalnya menertibkan  iklan rokok yang tidak berizin, seperti spanduk, poster dan stiker yang dipasang di warung/toko, melarang pemasangan iklan rokok di lingkungan sekolah dan tidak memperpanjang izin reklame iklan rokok.

Lisda menambahkan, bahwa concernterhadap permasalahan iklan,promosi dan sponsor rokok bukan hanya menjadi concern pemerintah daerah, tetapi juga menjadiconcern anak-anak anggota Forum Anak.

“Kami, 10 Forum Anak Kota/Kabupaten telah melakukan monitoring iklan promosi dan sponsor rokok dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri gempuran iklan promosi rokok yang menerpa kami. Ini menjadi kegelisahan kami sehingga ikut menyuarakan harapan dalam proses pengembangan KLA, melalui Suara Anak Indonesia dan Rencana Aksi Nasional,” ujar Khalif Zidan Ramadhan, Ketua Forum Anak Nasional 2017-2019. Suara Anak Indonesia 2017 yang digagas pada pertemuanForum Anak Nasional di Pekanbaru, butir 5, merekomendasikan tentang perlindungan anak dari iklan, promosi, sponsor dan asap rokok. Forum Anak juga mendeklarasikan Rencana Aksi Nasional 2017-2018 butir 3 yakni monitoring iklan, promosi dan sponsor rokok, untuk menjadi bahan audiensi bersama Pemda tentang besarnya pengaruh iklan, promosi dan sponsor rokok terhadap anak.

Lentera Anak, kata Lisda, sangat mengapresiasi berbagai langkah dan program dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia. ”Kami mengapresiasi pemerintah daerah dari 248 kota/kabupaten yang sudah membuat peraturan KTR, dan kota-kota yang sudah membuat aturan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok, karena ini menegaskan komitmen Pemda untuk melindungi dan mencegah meningkatnya perokok anak. Kami juga sangat mengapresiasi KPPA yang sudah memasukkan aturan pelarangan iklan, promosi dan rokok menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian KLA,” tegas Lisda.

“Kami berharap dari Workshop Nasional KLA 2018 semakin menguatkan kesadaran pemerintah daerah tentang urgensi peraturan KTR dan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok,” kata Lisda. “Selain itu juga mendorong semakin banyak Pemerintah Daerah membuat peraturan KTR dan melarang iklan, promosi dan sponsor rokok untuk mendukung terwujudnya Kota Layak Anak,” pungkas Lisda.

Demikian siaran pers ini disampaikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Iyet Kowi (Media Officer Lentera Anak) di  0812 8409 7263 atau email iyetkowi@yahoo.com

 

Ketua Lentera Anak

Lisda Sundari

 

 


 

[i]Evaluasi Kota/Kabupaten Layak Anak 2017, Lenny Rosaline, Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPA

 

[ii] https://nasional.tempo.co/read/897938/ada-126-kabupaten-dan-kota-layak-anak

 

[iii] (Remaja Hari ini adalah calon pelanggan tetap hari esok karena mayoritas perokok mulai merokok ketika remaja-Laporan Peneliti Myron E. Jhonson ke Wakil Presiden Riset dan Pengembangan Philip Morris).

 

[iv] (Remaja Hari ini adalah calon pelanggan tetap hari esok karena mayoritas perokok mulai merokok ketika remaja-Laporan Peneliti Myron E. Jhonson ke Wakil Presiden Riset dan Pengembangan Philip Morris).

 

[v] Riset Kesehatan Dasar 2013

Unduh Potret Buram 10 Kota Dikelilingi 2.868 Iklan Rokok

Unduh Potret Buram 10 Kota Dikelilingi 2.868 Iklan Rokok

-

Unduh Potret Buram 10 Kota Dikelilingi 2.868 Iklan Rokok 1

(Press Release) Kota Bogor Buktikan Bahwa Pelarangan Iklan Rokok tidak berdampak pada Penurunan PAD

(Press Release) Kota Bogor Buktikan Bahwa Pelarangan Iklan Rokok tidak berdampak pada Penurunan PAD

 

Jakarta 29 Januari 2018, Pemerintah Daerah Kota Bogor menegaskan bahwa pelarangan iklan rokok di wilayahnya tidak berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Terbukti PAD kota Bogor tidak pernah turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009  ketika pelarangan reklame rokok resmi diberlakukan, PAD kota Bogor berjumlah Rp 115 miliar, dan naik menjadi Rp 125 miliar pada 2010. Di tahun 2016, PAD Kota Bogor malah meningkat pesat menjadi Rp 784 milyar. 

Hal itu disampaikan oleh Heryaningsih Eko Setiawati, Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Bapenda Kota Bogor, dalam acara Workshop Nasional KLA 2018, yang berlangsung di Jakarta hari ini. Hadir dalam Workshop Nasional tersebut 15 Kepala Dinas PPPA yang berkumpul untuk membahas pentingnya pelarangan iklan rokok guna  mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak.

Pernyataan Bapenda Kota Bogor ini menepis kekhawatiran sejumlah pihak bahwa pelarangan iklan rokok akan berdampak pada menurunnya PAD. Sebelumnya pemberlakuan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) disebut-sebut bisa berdampak pada menurunnya PAD. Sehingga bila pelarangan iklan rokok diberlakukan secara total, kekhawatiran akan turunnya PAD semakin menguat.

Menurut Heryaningsih, memang saat pertama kali diberlakukan pelarangan iklan rokok di kota Bogor pada 2009, terjadi penurunan pajak reklame. “Atas kebijakan pelarangan iklan rokok ini kami berpotensi kehilangan pendapatan Rp 4 miliar, sehingga kami menurunkan target pajak reklame untuk tahun 2010. Namun ternyata potensi dan realisasi pajak reklame secara keseluruhan masih baik, sehingga kami meningkatkan kembali target pajak reklame pada 2011,” ujarnya. “Naiknya realisasi pajak reklame ini dikarenakan kami bisa mendongkrak kembali pendapatan melalui optimalisasi potensi naskah reklame lainnya, diantaranya dari operator selular, marketing perumahan dan lain-lain promosi,” jelas Heryaningsih.

Berkaca dari pengalaman kota Bogor ini, tambah Heryaningsih, pemerintah daerah tidak perlu takut memberlakukan pelarangan iklan rokok. “Tidak perlu khawatir akan kehilangan pendapatan. Sepanjang pemerintah daerah sudah berkomitmen untuk melindungi warganya dari dampak rokok, maka seluruh stakeholder seharusnya melakukan berbagai upaya untuk merealisasikan komitmen itu. Seperti di kota Bogor ini, untuk mendukung Perda KTR seluruh stakeholder berkomitmen untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah,” tegasnya.

Sementara itu kota Solo yang sudah meraih predikat Utama dan hanya tinggal selangkah lagi mendapat Predikat Kota Layak Anak juga berkomitmen untuk membersihkan iklan rokok.  Menurut Widdi Srihanto, Kepala  DP3APM Kota Solo, keberadaan iklan rokok menjadi salah satu hal yang mengganjal Kota Solo untuk meraih predikat KLA. Sehingga, pemerintah kota Solo sudah mencanangkan untuk menghapuskan iklan rokok secara bertahap.

Lisda Sundari, Ketua Lentera Anak, percaya bahwa banyak pemerintah kota/kabupaten yang sudah berkomitmen kuat untuk melarang iklan rokok. Seperti pemda Kota Padang dan Kota Mataram yang berkomitmen mewujudkan Kota Layak Anak tanpa iklan rokok. Namun hal ini memang membutuhkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk DPRD, sehingga mempermudah lahirnya regulasi terkait pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok tersebut.

“Seperti halnya kota Padang, dimana walikota sudah berkomitmen melarang iklan rokok secara total, hal ini seharusnya mendapat dukungan positif dari seluruh stakeholder termasuk DPRD setempat. Sebab, pelarangan iklan rokok merupakan  komitmen pemerintah daerah untuk melindungi anak, sebagai upaya untuk melindungi generasi muda dari dampak konsumsi rokok dan dari target pemasaran rokok,” tegas Lisda.

 

 

 

Ketua Lentera Anak

Lisda Sundari

Siap Menjadi Kabupaten Layak Anak, Bupati Banggai Minta Semua Poin Persyaratan KLA Diseriusi

Siap Menjadi Kabupaten Layak Anak, Bupati Banggai Minta Semua Poin Persyaratan KLA Diseriusi

 

Jakarta 3 Februari 2018, Bupati Banggai siap mewujudkan Banggai jadi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan minta seluruh jajaran Pemkab menseriusi semua poin untuk persyaratan KLA. Hal ini disampaikan Bupati Banggai, Ir. H. Herwin Yatim, MM, saat menjadi narasumber acara talkshow bertajuk “Rokok dan Generasi Kita” di Gedung KONI Luwuk, Kabupaten Banggai (3/2/2017). 

Herwin menyatakan, komitmen untuk mewujudkan Banggai menjadi KLA harus didukung semua pihak sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan terhadap anak. Salah satu komitmen itu, kata Herwin, adalah komitmen menjaga generasi muda dari pengaruh negatif rokok. Dan itu bisa diwujudkan melalui penegakan aturan Kawasan Tanpa Rokok dan memerangi konsumsi rokok. 

“Saya akan langsung perintahkan Dinas kesehatan untuk menyikapi dan menseriusi poin menjadiKota Layak Anak,” kata Herwin. Menurutnya, salah satu poin yang harus disikapi serius adalah persoalan dampak rokok terhadap anak. “Rokok jelas tidak baik untuk kesehatan sehingga anak-anak harus dilindungi dari dampak rokok,” jelasnya 

Herwin sendiri optimis dapat meraih penghargaan KLA bila didukung seluruh unsur masyarakat. Ia mencontohkan ibukota Kabupaten Banggai, Kota Luwuk, tahun lalu meraih penghargaan Adipura karena dukungan kuat masyarakat. Luwuk meraih Penghargaan Adipura tahun 2017 lalu, sebuah penghargaan untuk kota di Indonesia yang berhasil yang berhasil dalam kebersihan dan pengelolaan lingkungan.

Karena itu Herwin sangat mengapresiasi komunitas anak muda yang sudah membantu pemerintah dengan memberikan edukasi dampak rokok kepada masyarakat. Menurut Herwin, upaya anak muda mengedukasi masyarakat tentang bahaya rokok sangat penting dan sejalan dengan tujuan mewujudkan Banggai jadi Kabupaten Laya Anak.

Salah satu komunitas anak muda yang beliau apresiasi adalah Banggai Generation on Tobacco Control(BGTC), sebuah gerakan anak muda yang mengampanyekan “Generasi Tanpa Asap Rokok”. Akhir Desember lalu, BGTC bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, juga mengampanyekan “Matikan Rokokmu Sekarang Juga” di acara CFD dan peringatan Hari Ibu di RTH Teluk Lalong, kota Luwuk.

Kepada Rama Tantra, salah satu pegiat BGTC, yang juga menjadi narasumber talkshow, Herwin berpesan untuk tidak berhenti mengedukasi. “Saya sangat senang dengan gerakan anak muda seperti ini. Saya berpesan agar kalian jangan berhenti edukasi dan sosialisasi. Karena kalian ini yang nanti akan menjadi aktor daerah,” tegas Herwin.

Tak hanya berkomitmen mewujudkan Kota Layak Anak, Bupati Banggai juga menyatakan dukungan kepada Presiden RI Joko Widodo untuk Indonesia aksesi FCTC (framework Convention on Tobacco Control) sebagai upaya pengendalian dampak tembakau secara menyeluruh. “Kami sangat mendukung. Dan seharusnya semua daerah di Indonesia ikut bersama-sama mendukung Pak Jokowi aksesi FCTC untuk memerangi konsumsi rokok ini,” tegas Herwin.

Lisda Sundari, Ketua Lentera Anak, yang juga menjadi narasumber talkshow, menyatakan sangat mengapresiasi Bupati Banggai yang berkomitmen menjadikan Banggai sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. “Kami dari Lentera Anak sangat mendukung komitmen beliau untuk menajdi KLA sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan terhadap anak-anak di Banggai,” kata Lisda.

Ia berharap komitmen ini bisa didukung seluruh unsur masyarakat Banggai tanpa kecuali, tidak hanya jajaran pemkab Banggai, tetapi juga masyarakat dan media massa di Banggai. “Dengan dukungan dari semua pihak, pemkab bisa mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di wilayah Banggai,” tambahnya.

Indonesia, kata Lisda, sudah mencanangkan untuk menjadi Indonesia Layak Anak (Idola) pada 2030. Dan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Idola, semua wilayah kabupaten dan kota di Indonesia harus sudah menjadi Kota atau Kabupaten yang layak anak pula. Menrut Lisda, hingga 2016, KLA sudah dikembangkan di 350 Kabupaten/Kota[i] dan pada Juli 2017, 126 kabupaten/kota mendapat penghargaan menuju kota layak anak dari Kementerian PPPA.[ii]

Demikian siaran pers ini disampaikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Iyet Kowi (Media Officer Lentera Anak) di  0812 8409 7263 atau email iyetkowi@yahoo.com

 

 

Ketua Lentera Anak

Lisda Sundari

 

 


 

[i]Evaluasi Kota/Kabupaten Layak Anak 2017, Lenny Rosaline, Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPA

[ii] https://nasional.tempo.co/read/897938/ada-126-

Iklan Rokok Disebut Ganjal Predikat Kota Layak Anak

Iklan Rokok Disebut Ganjal Predikat Kota Layak Anak

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakarat (DP3APM) Kota Surakarta Widdi Srihanto mengatakan keberadaan iklan rokok menjadi salah satu ganjalan untuk meraih predikat Kota Layak Anak.

"Pemerintah Kota Surakarta sudah mencanangkan untuk menghapuskan iklan rokok secara bertahap," kata Widdi dalam sebuah lokakarya di Jakarta, Senin (29/1/2018)

Kota Surakarta telah meraih predikat Utama sehingga tinggal selangkah lagi mendapat predikat Kota Layak Anak. Terdapat empat kategori Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu pratama, madya, nindya, utama dan Kabupaten/Kota Layak Anak Beberapa kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia sudah melarang iklan, promosi dan sponsor rokok, yaitu DKI Jakarta, Kota Pekalongan, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang dan Kota Bogor.

Provinsi DKI Jakarta pada saat dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 12 Ayat (4) Peraturan itu berbunyi "Penyelenggara Reklame/Biro Reklame dan pemilik Reklame/produk dilarang menyelenggarakan Reklame rokok dan produk tembakau pada kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur".

Selain itu juga terdapat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruang.

Pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok yang berbeda dilakukan Kota Bogor yang memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Reklame dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pemerintah Kota Bogor bahkan melarang pemajangan produk rokok di minimarket. Pajangan rokok harus ditutup karena menurut mereka memajang produk rokok sama dengan mempromosikan rokok.

Widdi Srihanto menjadi pembicara salah satu sesi dalam Lokakarya "Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak Tanpa Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok" yang diselenggarakan Yayasan Lentera Anak. Lokakarya tersebut diikuti kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari 15 kabupaten/kota.

Selain Widdi, pembicara lain pada sesi tersebut adalah Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Bapenda Kota Bogor Heryaningsih Eko Setiawati dan anggota Tim Independen Penilai Kabupaten/Kota Layak Anak Hamid Pattilama.

Lokakarya tersebut juga meluncurkan buku hasil pemantauan iklan, promosi dan sponsor rokok di 10 kota yang dilakukan 170 anak anggota Forum Anak di 10 kabupaten/kota.

Menurut hasil pemantauan, terdapat 2.868 iklan, promosi dan sponsor rokok di 10 kabupaten/kota yaitu, Bandar Lampung, Batu, Banjarmasin, Bekasi, Kupang, Mataram, Pasaman Barat, Pekanbaru, Semarang dan Tangerang Selatan.

 

Sumber : industry.co.id

Forum Anak Serahkan 1.326 Origami Hati untuk Walikota Tangsel, Dukungan bagi Tangsel Layak Anak

Forum Anak Serahkan 1.326 Origami Hati untuk Walikota Tangsel, Dukungan bagi Tangsel Layak Anak

 

Tangerang Selatan 23 Februari 2018, Forum Anak Tangerang Selatan (Tangsel) menyerahkan 1.326 kertas origami berbentuk hati kepada Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, di acara Open Office yang bertempat di aula Kantor Pemerintah Kota Tangsel, hari ini (23/2). Seribu lebih origami yang diserahkan ini berisi pesan dukungan dari masyarakat Tangerang Selatan kepada Walikota untuk mewujudkan Tangsel Kota Layak Anak.

 

Menurut Gatari Dwi Hapsari, Ketua Forum Anak Tangsel, sebanyak 1.326 origami hati tersebut dikumpulkan dari para pelajar dan warga Tangsel yang mengikuti rangkaian  sosialisasi Kota Layak Anak (KLA) dan Fungsi Forum Anak sebagai Pelopor Pelapor (2P) yang digelar sejak awal Januari lalu.

 

Kampanye Origami Hati untuk Bu Airin adalah bagian dari rangkaian sosialisasi KLA dan Fungsi Pelopor Pelapor, kata Gatari. “Kegiatan sosialisasi kami lakukan di sejumlah tempat yang banyak terdapat anak-anak, meliputi area car free day (Bintaro dan BSD), Taman Kota Satu dan Dua, dan komunitas anak muda seperti OSAS, gerakan Pramuka, dan remaja masjid, tambahnya.

 

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan di 16 sekolah di wilayah Tangsel, diantaranya SMPN 17 Tangsel, SMAN 2 Tangsel, SMK Islamiyah Ciputat, SMAN 9 Tangsel, SMAN 10 Tangsel, SMPN 21 Tangsel, dan SMPN 11 Tangsel. Total sebanyak 23 tempat yang mereka datangi, meliputi area publik dan sekolah-sekolah di Tangsel.

 

Kami senang karena melalui kegiatan ini sudah membantu Pemkot Tangsel mensosialisasikan Forum Anak sebagai wadah anak untuk menampung aspirasi dan hakhak anak di kota Tangsel. Selain itu kami juga mensosialisasikan Konvensi Hak Anak dan Kota Layak Anak (KLA), jelas Gatari.

Selain Forum Anak, rangkaian sosialisasi KLA dan Kampanye Origami Hati juga didukung jaringan anak muda Tangsel yang bergabung dalam Koalisi Layak Anak (Koala). Diantaranya, Situ Gintung Jogging Club (SGJC), Global Cigarette Movement (9CM), No Tobacco Community, Warrior FCTC, Pembaharu Muda, Pramuka, Paskibraka, dan OSAS.

Khusus untuk sosialisasi KLA, mereka menyampaikan lima isu yang berpotensi menjadi kendala bagi Tangsel meraih predikat KLA kepada pelajar dan warga yang ditemui. Kelima isu mencakup (1) bullying dan pornografi, (2) Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif), (3) iklan promosi dan sponsor rokok dan kawasan tanpa rokok (KTR), (4) fasum layak anak dan (5) informasi layak anak. Dan di akhir acara, para pelajar atau warga tersebut diminta memberikan saran dan masukan kepada Walikota Tangsel terkait lima isu yang disampaikan.

Pendapat dan saran dari para pelajar dan warga inilah yang mereka tuliskan di kertas origami berbentuk hati, kata Gatari. Sehingga, origami ini menjadi bukti dukungan sekaligus bentuk cinta masyarakat kepada kota Tangsel dan Ibu Airi sebagai Walikota Tangsel, tambah mahasiswa UPN Veteran jurusan Hubungan Internasional ini.

Sependapat dengan Gatari, Bagja Nugraha, salah seorang anggota Koala, menyatakan bahwa 1.326 origami hati dari warga Tangsel menjadi penegas agar Walikota Tangsel tidak ragu lagi untuk menjadikan Tangsel Kota Layak Anak.

Masukan dan saran yang mereka tuliskan adalah wujud kepedulian agar pemkot Tangsel memperbaiki segala hal terkait lima isu yang berpotensi menghambat Tangsel menjadi Kota Layak Anak. Sehingga kami sangat berharap Ibu Walikota membaca pesan-pesan dukungan tersebut dan menjadi masukan dalam mewujudkan kota Tangsel yang layak anak, tegas Bagja.

Demikianlah siaran pers ini disampaikan. Info lebih lanjut tentang Koalisi Layak Anak Tangsel dan Roadshow Origami Hati untuk Bu Airin dapat menghubungi Gatari Dwi Hapsari, Ketua Forum Anak Tangsel, di nomor 0838 9825 5113.

 

Iyet Kowi

Pemko Banjarmasin Berkomitmen Bersihkan 590 Reklame Rokok untuk Dukung Kota Layak Anak, Lentera Anak Sampaikan Apresiasi

Pemko Banjarmasin Berkomitmen Bersihkan 590 Reklame Rokok untuk Dukung Kota Layak Anak, Lentera Anak Sampaikan Apresiasi

Jakarta 23 April 2018, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin sangat serius mewujudkan Banjarmasin Kota Layak Anak tanpa iklan promosi dan sponsor rokok. Keseriusan ditunjukkan dengan penertiban sejumlah reklame rokok di wilayah kota Banjarmasin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banjarmasin sejak tanggal 21 April 2018.

Reklame rokok yang ditertibkan mencakup baliho dan billboard yang terpasang di jalan protokol dan jalan lingkungan, serta spanduk rokok yang bertebaran di depan warung dan toko. Satpol PP menurunkan spanduk-spanduk rokok dan menutupi baliho atau billboard rokok dengan kain putih 

Menurut Iwan Fitriady, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kota Banjarmasin, Pemkot menargetkan bisa membersihkan 590 titik spanduk dan reklame di 45 titik jalan di seluruh wilayah Banjarmasin. Pembersihan akan dilakukan secara bertahap oleh Satpol PP Banjarmasin.

Iwan menambahkan, langkah cepat Pemko Banjarmasin membersihkan reklame rokok didorong temuan hasil monitoring iklan, promosi dan sponsor rokok di 10 kota yang dirilis Lentera Anak Januari lalu. Monitoring yang dilakukan 170 anak anggota Forum Anak pada periode Mei-Juni 2017 menemukan 2.868 iklan, promosi dan sponsor rokok di 10 kota/kabupaten, yakni Banjarmasin, Batu, Bekasi,  Tangerang Selatan, Kupang, Lampung, Mataram, Pasaman Barat, Pekanbaru, dan Semarang. Ke-170 anggota Forum Anak menemukan iklan promosi dan sponsor rokok selama mereka berkegiatan di luar dan di ruang publik.

“Dari 10 kota yang dimonitor, Banjarmasin menempati peringkat kedua terbanyak iklan rokok yaitu 590 iklan rokok,” kata Iwan. Padahal Banjarmasin sudah memiliki Peraturan Walikota (Perwali) No 23 tahun 2016 tetang larangan iklan rokok di jalan protokol dan kawasan pendidikan.

“Pembersihan iklan rokok di jalan protokol seharusnya dapat dilakukan berdasarkan Perwali tersebut. Namun dalam prakteknya, perlu koordinasi antara Satpol PP dengan SKPD terkait, sebagai penguat pelaksanaan penertiban iklan rokok ini.

Karena itu, ketika Januari lalu Lentera Anak merilis hasil monitoring Forum Anak (FA), khususnya FA  Banjarmasin tentang temuan 590 reklame rokok di kota berjuluk Seribu Sungai ini, mendorong Pemko Banjarmasin memperkuat penertiban iklan rokok.

“Bahkan saya mendapat kabar bahwa Perwali akan direvisi untuk mengakomodir beberapa kendala di lapangan sehingga memperkuat penertiban iklan rokok di kota Banjarmasin,” tambah Iwan.

Lebih lanjut, Iwan menjelaskan, komitmen Pemko Banjarmasin untuk membersihkan iklan rokok bertujuan untuk melindungi anak dari paparan iklan rokok. “Sudah ada beberapa studi membuktikan bahwa iklan, promosi dan sponsor rokok mempengaruhi anak dan remaja untuk mencoba konsumsi rokok. Diantaranya, Studi Uhamka dan Komnas PA 2007 menyebutkan 48% remaja berpendapat iklan rokok mempengaruhi untuk mulai merokok. Dan Studi Surgeon General tahun 2009 menyimpulkan iklan rokok mendorong perokok meningkatkan konsumsinya dan mendorong anak mencoba merokok,” ujarnya.

Iwan menambahkan, penertiban iklan rokok menjadi sangat penting untuk menekan pertumbuhan perokok pemula di Banjarmasin. “Iklan rokok berpotensi mendorong anak merokok. Sehingga pelarangan iklan rokok harus secara tegas dilakukan Pemko Banjarmasin untuk melindungi anak-anak di kota kami dari target pemasaran industri rokok. Sekaligus, sebagai dukungan untuk mewujudkan Banjarmasin Kota Layak Anak,” tegas Iwan.

Lentera Anak Sampaikan Apresiasi

Lisda Sundari, Ketua Lentera Anak, sangat mengapresiasi langkah nyata Pemko Banjarmasin menertibkan iklan rokok untuk melindungi anak dari target pemasaran industri rokok.

“Anak Indonesia sejak usia belia sudah menjadi target industri rokok karena mereka mendapat paparan iklan, promosi dan sponsor rokok. Industri rokok secara sengaja  menempatkan iklan, promosi dan sponsor rokok di jalan menuju sekolah, pusat perbelanjaan, taman, tempat wisata, tempat ibadah, olahraga dan lainnya[i] dimana anak-anak berkegiatan, sehingga mereka terpapar. Kondisi ini menjadikan anak sangat rentan menjadi perokok pemula,” kata Lisda.

Tidak heran, tambah Lisda, jumlah perokok anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Riset Kesehatan Dasar 2013 menunjukkan hampir 16,4 juta perokok mulai merokok sebelum usia 19. Kecenderungan mulai merokok kian bergeser ke usia lebih muda, yaitu kelompok usia 10-14 tahun, dimana hanya dalam waktu kurang dari 20 tahun, trennya meningkat 2 kali lipat[ii].

Karena itu Lentera Anak sangat mendukung komitmen Pemko Banjarmasin mewujudkan KLA tanpa iklan, promosi dan sponsor rokok. “Untuk menjadi Kota Layak Anak, salah satu indikator yang harus dipenuhi adalah indikator klaster III tentang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yaitu adanya Kawasan Tanpa Rokok dan tidak boleh ada iklan, promosi dan sponsor rokok.

“Sehingga, kami mendorong Pemko Banjarmasin membuat regulasi yang lebih kuat terkait pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok ini, untuk melindungi anak dari segala hal yang buruk. Anak adalah asset bangsa ini. Tugas kita bersama menjadikan anak Indonesia sehat, agar kelak mereka tumbuh menjadi generasi muda yang cerdas, kreatif dan produktif,” tegas Lisda.

Sementara itu, Ketua Forum Anak Kota Banjarmasin, Muhammad Fahmy Rheza, mengaku sangat senang dengan komitmen Pemko membersihkan iklan rokok untuk melindungi anak. “Kami sangat senang, karena penertiban iklan rokok ini menjadi bukti bahwa pemerintah kota Banjarmasin sangat peduli terhadap masa depan generasi muda,” tegas Rheza.

Rheza bersama Forum Anak Banjarmasin pada Mei-Juni 2017 melakukan monitoring di seluruh wilayah kotanya. “Kami menemukan sebanyak 590 iklan, promosi dan sponsor rokok, terdiri dari 57% iklan, 42% promosi dan 1% sponsor, dalam berbagai bentuk media promosi seperti spanduk, billboard, neonbox, stiker dan poster,” kata Rheza. “Yang menyedihkan, ke-590 iklan, promosi dan sponsor rokok itu bertebaran di hampir semua tempat anak muda berkegiatan, seperti di jalan dekat sekolah, minimarket, mall, taman bermain, dan tempat berolahraga.

Forum Anak Banjarmasin Maret lalu juga mementaskan wayang FCTC untuk mendukung Banjarmasin Kota Layak Anak (KLA). “Target menjadi KLA masih terganjal keberadaan iklan rokok yang bertebaran di kota ini. Namun, sikap tegas Pemko dengan menertibkan iklan rokok sejak 21 April lalu, telah menjadi bukti keseriusan Banjarmasin untuk menjadi Kota Layak Anak,” tegas Rheza

 

[i](Remaja Hari ini adalah calon pelanggan tetap hari esok karena mayoritas perokok mulai merokok ketika remaja-Laporan Peneliti Myron E. Jhonson ke Wakil Presiden Riset dan Pengembangan Philip Morris).

[ii] Riset Kesehatan Dasar 2013